Anak SD Di NTT Tewas, Anggota DPR Soroti Anggaran Pendidikan
Anak SD Berusia 10 Tahun Mengakhiri Hidupnya Akibat Kondisi Ekonomi Keluarga Yang Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Sekolah Dasar. Seperti Buku Dan Alat Tulis Kecil, Termasuk pena yang harganya kurang dari Rp10.000. Tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kejadian ini memicu reaksi serius dari anggota DPR RI, yang menyoroti bagaimana anggaran pendidikan yang besar seharusnya lebih efektif membantu pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Menurut informasi, Anak SD berinisial YBS ini tinggal bersama keluarganya di Ngada, NTT, dan diduga bunuh diri setelah permintaannya kepada orang tua untuk dibelikan buku serta pena tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Ibunya bahkan sempat menasihatinya agar tetap rajin bersekolah meskipun keadaan keluarga sedang sulit. Peristiwa tragis ini menunjukkan realitas pahit yang di alami sebagian keluarga miskin di daerah tertinggal.
Di sekitar lokasi temuan jasad, di temukan pula secarik surat yang di tinggalkan oleh korban, menunjukkan tingkat tekanan emosional yang di alami Anak SD tersebut akibat kondisi yang dialaminya — bukti nyata bagaimana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan sederhana dapat berdampak serius pada kesejahteraan psikologis seorang anak.
Reaksi Anggota DPR Terkait Anak SD Ini: Anggaran Pendidikan Belum Tepat Sasaran
Tragedi ini menuai keprihatinan publik dan menjadi sorotan anggota DPR RI, khususnya dari Komisi X, yang fokus menangani isu pendidikan. Legislator menyebut bahwa kejadian itu merupakan “alarm keras” bagi sistem pendidikan nasional karena masih ada anak-anak yang tidak bisa mengakses kebutuhan belajar paling dasar — sesuatu yang semestinya menjadi hak setiap anak.
Anggota DPR, termasuk Habib Syarief, menilai bahwa meskipun anggaran pendidikan di Indonesia tergolong besar — sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — implementasi dan distribusi bantuan pendidikan masih belum efektif. Ia mempertanyakan apakah bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada anak-anak yang paling membutuhkan, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menurutnya, anggaran yang begitu besar seharusnya bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis untuk setiap siswa, tanpa terkecuali. Jika hal ini benar-benar terjadi, tragedi seperti yang menimpa YBS seharusnya tidak perlu terjadi.
Sorotan Terhadap Sistem Bantuan Pendidikan dan Pendampingan
Politikus tersebut juga menyoroti pentingnya mekanisme deteksi dini di sekolah dan lingkungan lokal untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami tekanan ekonomi maupun psikososial. Penyelenggara sekolah mulai dari pemerintah daerah, kepala sekolah, hingga guru. Di harapkan dapat lebih peka terhadap kondisi sosial siswa dan memberikan pendampingan atau rujukan yang tepat sebelum keadaan menjadi parah.
Sorotan ini sejalan dengan tanggapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Yang menyatakan akan menyelidiki insiden tragis tersebut untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, meskipun hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung.
Respons Pemerintah dan Pentingnya Perlindungan Anak
Pemerintah melalui Menteri Sosial juga menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam dan menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi perhatian serius. Terutama terkait kualitas data perlindungan sosial dan pendampingan keluarga rentan agar anak-anak tidak terabaikan. Ini mencerminkan kebutuhan peningkatan layanan sosial di wilayah yang memiliki angka kemiskinan relatif tinggi.
Kasus tragis ini menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan sekadar soal fasilitas formal di sekolah. Tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang kurang beruntung, termasuk buku, alat tulis, dan dukungan suasana belajar yang baik.
Potret Pendidikan yang Perlu Perbaikan
Kejadian Anak SD ini memaksa publik dan pemerintah mengevaluasi kembali bagaimana anggaran pendidikan di Indonesia di gunakan. Tidak hanya soal besaran anggaran, tetapi juga efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Sehingga tidak ada lagi anak yang mengalami tekanan ekstrem akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang sangat dasar.
